LATAR
BELAKANG
Pada maret 1966
indonesia memasuki order baru dan perhatian lebih di tujukan padapeningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan social, dan juga
pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan system ekonomi terbuka sehingga dengan
hasil yang baik membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi
indonesia
Orde Baru
adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto
di Indonesia.
Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada
era pemerintahan Soekarno.
Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.[1]
Orde Baru berlangsung dari tahun 1966
hingga 1998.
Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia
berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi
yang merajalela.
Meski telah merdeka,
Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif
tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan
Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih
labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan
Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah
kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis
Indonesia (PKI), yang kala itu berniat mempersenjatai diri.
Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September
terjadi dan mengakibatkan diberangusnya PKI dari Indonesia. Sejak saat itu,
kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah
A.
Perkembangan Awal Ekonomi Orde Baru
Pada masa awal Orde Baru.
Pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat. Mulaidari pendapatan perkapita,
pertanian, pembangunan infrastruktur,dll. Saat permulaan OrdeBaru program
pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional
terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan
negara dan pengamanankebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan
karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat
inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itumenjadi penyebab kurang lancarnya
program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.Di Indonesia, teori
Rostow pada masa Soeharto dilaksanakan sebagai landasan pembangunan jangka
panjang Indonesia yang ditetapkan secara berkala untuk waktu 5tahunan , yang
terkenal dengan pembangunan 5 tahun. Dengan demikian, implementasi teoriRostow
berdasarkan 5 tahap teori Rostow yaitu: masyarakat tradisional, persyaratan
untuk lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan, dan yang
terakhir masa konsumsitinggi. Menurut Rostow pembangunan ekonomi suatu
masyarakat tradisional menujumasyarakat modern merupakan sebuah proses yang
berdimensi banyak. (Sadono, 2010, hal.167)Masa Orde Baru ini bisa dikatakan
sebagai tonggak dari perkembangan ekonomiIndonesia, karena pada masa ini
dihiasi oleh roda laju perkembangan pertumbuhan ekonomiyang signifikan. Pada masa
awal Orde Baru, pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat.Mulai dari
pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur, dll. Saat permulaan
Orde Baru, program pemerintah
berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasionalterutama pada usaha
mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan
kebutuhan pokok rakyat. Setelah itu, dikeluarkan ketetapan
MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan
pembangunan,yang kemudian diteruskan oleh Kabinet AMPERA yang membuat kebijakan
mengacu padaTap MPRS tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:
mendobrak kemacetanekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan
kemacetan; debirokratisasiuntuk memperlancar kegiatan perekonomian; dan berorientasi
pada kepentingan produsenkecil. Sedangkan tindak lanjut dari pemerintah adalah
dengan melakukan Pola UmumPembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan
secara periodik lima tahunan yangdisebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).1.
i.
Pelita I (1 April 1969
31 Maret 1974)
Sasaran yang hendak di capai
pada masa ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan
rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita Ilebih
menitikberatkan pada sektor pertanian. Keberhasilan dalam Pelita I yaitu:
·
Produksi beras mengalami kenaikan
rata-rata 4% setahun.
·
Banyak berdiri industri pupuk,
semen, dan tekstil.
·
Perbaikan jalan raya.
·
Banyak dibangun pusat-pusat tenaga
listrik.
Semakin majunya sektor
pendidikan.Menurut teori Rostow, perkembangan ekonomi pada Pelita I ini masuk
ke dalamtahap masyarakat tradisional. Dimana awalnya, sistem ekonomi yang
mendominasimasyarakat tradisional adalah pertanian, dengan cara-cara bertani
yang tradisional.Produktivitas kerja manusia lebih rendah bila dibandingkan
dengan tahapan pertumbuhan berikutnya. Produksi masih sangat terbatas, dan
cenderung bersifat statis (kemajuan berjalansangat lamban).2.
ii.
Pelita II (1 April 1974
–
31 Maret 1979)
Sasaran yang hendak di capai
pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan,sarana dan prasarana,
mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil
meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikandalam
hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak
jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.
Pelita II telah menunjukkan adanya
peningkatan dari Pelita I, walupun belum terlihatsecara signifikan.
perkembangan ekonomi berada pada tahap transisi, yakni dari tahapmasyarakat
tradisional menuju tahap persyaratan untuk lepas landas.3.
iii.
Pelita III (1 April 1979
–
31 Maret 1984)
Pelita III lebih menekankan
pada Trilogi Pembangunan. Asas-asas pemerataan dituangkan dalam berbagai
langkah kegiatan pemerataan, seperti pemerataan pembagian kerja,kesempatasn
kerja, memperoleh keadilan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan,
dan perumahan,dll.Pada Pelita III ini, masyarakat sedang mencoba menjajaki
tahap pra-lepas landas,walaupun belum sepenuhnya berada pada tahap perkembangan
tersebut.4.
iv.
Pelita IV (1 April 1984
–
31 Maret 1989)
Pada Pelita IV lebih dititik
beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan
industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasilyang dicapai
pada Pelita IV antara lain adanya Swasembada Pangan. Pada tahun 1984Indonesia
berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia
berhasilswasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO
(Organisasi Pangandan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan
prestasi besar bagi Indonesia.Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga
dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.Pada Pelita IV, perkembangan
ekonomi masyarakat telah benar-benar berada padatahap pra-lepas landas, dimana
selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi danhal itu memulai
sebuah pembangunan yang dinamis. Perkembangan ekonomi pada Pelita IVini
dipengaruhi oleh adanya revolusi industri. Pada tahap ini, masyarakat berada
pada masatransisi, dimana mereka mulai mempersiapkan dirinya untuk mencapai
pertumbuhan ataskekuatan sendiri (self-sustainable growth).5.
v.
Pelita V (1
April 1989
–
31 Maret 1994)
Pada Pelita V ini, lebih
menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan
swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya sertamenghasilkan
barang ekspor. Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjangtahap
pertama.Pada tahap inilah Indonesia benar-benar berada pada tahap pra-lepas
landas, dimana perkembangan ekonominya dititik beratkan pada produksi
pertanian dan industri. Tujuanutama dari Pelita V ini memang untuk memantapkan
dan memaksimalkan apa yang telah berhasil dicapai pada Pelita IV.
B.JATUH
NYA ORDER BARU
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan
Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi
ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda
Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan
rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok
menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh
mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan
reformasi total.
Demonstrasi besar-besaran dilakukan
di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti,
yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan
aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery
Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur
tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi
reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet
Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk
Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU
Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam
perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri
menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut
menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru
dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, harus diakui sebagai suatu prestasi
besar bagi bangsa Indonesia. Di tambah dengan meningkatnya sarana dan prasarana
fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat
Indonesia. Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang
diimbangi dengan pembangunan mental (character building) para pelaksana
pemerintahan (birokrat), aparat keamanan maupun pelaku ekonomi (pengusaha/
konglomerat). Kalimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) yang sudah menjadi budaya (bagi penguasa, aparat dan penguasa).
Krisis moneter yang melanda
negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan
perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi
krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1
Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per
dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap
dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan
Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu
Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat
dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: 1)Hutang luar negeri Indonesia yang
sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu
bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap
upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.
Runtuhnya pemerintahan
Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai dengan tuntutan demokratisasi
di segala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran
Hak Asasi Manusia telah menjadi perubahan di Indonesia berlangsung dengan
akselarasi yang sangat cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia
untuk berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus utama perubahan besar
yang terus bergulir melalui agenda reformasi.
Ada beberapa factor yang menyebabkan runtuhnya
kekuasaan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto antara lain sebagai berikut.
Krisis Ekonomi dan Moneter
Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan
Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta
dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Banyak perusahaan besar
menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan
ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi
kekuatan penghasilan Rupiah.
Akan tetapi, setelah Thailand melepaskan kaitan Baht
pada US Dollar, Indonesia sangat merasakan dampak paling buruk. Hal ini
disebabkan oleh rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik KKN serta
monopoli ekonomi. Pada tanggal 1 Juli 1997 nilai tukar rupiah turun dari
Rp2.575,00 menjadi Rp2.603,00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember
1997 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mencapai Rp5.000,00 per dollar,
bahkan pada bulan Maret 1998 telah mencapai Rp16.000,00 per dollar Amerika
Serikat.
Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi di
Indonesia adalah masalah utang luar negeri, penyimpangan terhadap pasal 33 UUD
1945, dan pola pemerintahan yang sentralistik.
a. Utang Luar Negeri Indonesia
Utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya
merupakan utang negara, tetapi sebagian merupakan utang swasta. Utang yang
menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 yang disampaikan oleh Radius
Prawira pada sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin oleh
Presiden Soeharto di Bina Graha mencapai 63,462 milliar dollar AS, sedangkan
utang pihak swasta mencapai 73,962 milliar dollar AS.
b. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar
demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan
atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat ditafsirkan
bukan merupakan kemakmuran orang per orang, melainkan kemakmuran seluruh
masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Sistem ekonomi yang berkembang pada masa Orde Baru
adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan
berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.
c. Pola Pemerintahan Sentralistis
Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan sistem
pemerintahan bersifat sentralistis, artinya semua bidang kehidupan berbangsa
dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan (Jakarta), sehingga
peranan pemerintah pusat sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan
masyarakat.
Selain pada bidang ekonomi, politik sentralistis ini
juga dapat dilihat dari pola pemeberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris.
Disebut Jakarta-sentris karena pemberitaan yang berasal dari Jakarta selalu
menjadi berita utama. Jakarta selalu dipandang sebagai pusat berita penting
yang bernilai berita tinggi. Berbagai peristiwa yang berlangsung di Jakarta
atau yang melibatkan tokoh-tokoh Jakarta dipandang sebagai berita penting dan
berhak menempati halaman pertama.
